BOGOR – IPB University meluruskan berbagai informasi yang berkembang terkait keterlibatannya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kampus menegaskan tidak terlibat dalam pengelolaan operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan berfokus pada penguatan sistem dan pengembangan keilmuan di bidang gizi nasional.
Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog terbuka antara pimpinan IPB dan mahasiswa yang digelar di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor. Forum itu menjadi wadah untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai posisi dan peran IPB dalam program strategis nasional tersebut.
Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, menjelaskan bahwa sejak awal kampus telah memutuskan tidak mengambil peran dalam operasional SPPG. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai risiko teknis, termasuk aspek keamanan pangan.
Sebagai institusi pendidikan tinggi, IPB memilih berkontribusi melalui peran yang lebih strategis, yakni menjadi penggagas Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan sejumlah mitra lainnya.
Melalui CoE tersebut, IPB terlibat dalam penyusunan kajian akademik, pengembangan standar mutu, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Kampus juga mendorong pembentukan pusat-pusat keunggulan serupa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB University, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa peran perguruan tinggi adalah memperkuat fondasi keilmuan dan sistem pendukung program, bukan menjalankan operasional dapur MBG.
Menurutnya, mahasiswa dan sivitas akademika justru memiliki ruang besar untuk berkontribusi melalui penelitian, inovasi pangan, pengawasan lapangan, serta pengembangan usaha berbasis pangan dan gizi.
Terkait pengelolaan SPPG, IPB menjelaskan bahwa pembangunan dan operasionalnya dilakukan oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), perusahaan holding milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus dan berbadan hukum tersendiri.
Struktur tersebut memastikan pengelolaan SPPG berjalan secara profesional dan terpisah dari anggaran pendidikan maupun operasional akademik kampus.
Direktur PT BLST, Dr Luhur Budijarso, menyebut pengembangan SPPG telah melalui kajian risiko selama lebih dari satu tahun. Menurutnya, model yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada operasional dapur, tetapi juga membangun ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan yang berkelanjutan.
Melalui skema tersebut, petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal diharapkan dapat terlibat dalam penyediaan bahan pangan sehingga manfaat program turut dirasakan masyarakat.
BLST juga menegaskan bahwa lokasi SPPG tidak berada di dalam lingkungan kampus IPB, tidak menggunakan fasilitas kampus, serta bukan diperuntukkan bagi pengadaan MBG untuk mahasiswa.
Dialog terbuka yang digelar IPB bersama mahasiswa diharapkan dapat memperjelas informasi yang beredar sekaligus memperkuat pengawalan terhadap implementasi program pemenuhan gizi nasional secara transparan dan berbasis keilmuan.
