KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).
KUA-PPAS menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat tahun depan. Kesepakatan itu sekaligus menegaskan arah pembangunan daerah yang menitikberatkan pada penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam agenda yang sama, Pemprov Jabar menandatangani Perjanjian Kerja Sama layanan transportasi dengan operator DAMRI dan Big Bird. Kolaborasi tersebut diharapkan turut mendukung mobilitas warga dan penguatan konektivitas antardaerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tahun 2027 akan digunakan untuk merampungkan sejumlah program prioritas pemerintahannya. Program tersebut meliputi perbaikan layanan pendidikan, pemerataan akses listrik, pembangunan jalan, serta penanganan rumah tidak layak huni.
Menurut Dedi, pendidikan harus menjadi layanan dasar yang dapat diakses dengan baik oleh seluruh warga. Pemerintah menargetkan sarana sekolah di Jawa Barat semakin layak dan kebutuhan layanan pendidikan dapat terpenuhi secara merata.
“2027 kan tinggal ngelanjutin pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan,” kata Dedi.
Pemprov Jabar juga berupaya menuntaskan persoalan elektrifikasi. Dari sekitar 500.000 warga yang sebelumnya belum teraliri listrik, jumlahnya kini disebut tinggal sekitar 80.000 orang. Pemerintah menargetkan kebutuhan tersebut dapat diselesaikan pada 2027.
Di sektor infrastruktur, pembangunan konektivitas jalan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten hingga desa akan terus didorong. Akses jalan dipandang penting untuk mengakhiri keterisolasian wilayah dan memperlancar layanan kesehatan, pendidikan, maupun distribusi ekonomi.
Dedi menegaskan setiap pembangunan harus menyentuh persoalan nyata warga, termasuk menghilangkan hambatan menuju sekolah dan membuka akses ambulans ke permukiman. Penanganan rutilahu juga masuk dalam target utama kebijakan anggaran 2027 demi mendorong kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.
