BANGKA BELITUNG – Ancaman degradasi lingkungan di kawasan Laut China Selatan turut memengaruhi kondisi perairan Indonesia, termasuk keberlanjutan ekosistem terumbu karang. Menjawab tantangan tersebut, kapasitas para pengelola kawasan konservasi perairan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkuat melalui pelatihan yang berlangsung pada 26–29 Agustus 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University itu menjadi bagian dari program The Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand in Indonesia (SCS SAP).
Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), United Nations Office for Project Services (UNOPS), dan PKSPL IPB University.
Koordinator Penanggung Jawab Nasional Program SCS SAP, Drs Heru Waluyo Koesworo, MCom, mengatakan degradasi lingkungan di kawasan Laut China Selatan telah menimbulkan dampak nyata terhadap perairan Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperoleh ruang lebih besar untuk terlibat dalam pelaksanaan dan pengembangan program konservasi.
Kepala PKSPL IPB University, Prof Yonvitner, menilai perlindungan terumbu karang membutuhkan pola pengelolaan yang adaptif dan menyeluruh. Pendekatan berbasis masyarakat serta pemanfaatan ganda dinilai penting karena kawasan pesisir tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menopang kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut KLH/BPLH, Drs Sayid Muhadhar, MSi, berharap pelatihan memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di daerah.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai lembaga, antara lain Bappeda, DKP, DLHK, UPT Konservasi DKP, serta Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru. Dinas lingkungan hidup dan dinas perikanan dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, dan Belitung juga turut dilibatkan.
Sinergi lintas wilayah dan instansi tersebut diharapkan menghasilkan sistem pengelolaan pesisir yang terintegrasi, sekaligus memperkuat perlindungan terumbu karang sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat kepulauan.
