KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggabungkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan belanja rutin birokrasi. Dana hasil efisiensi itu akan diperbesar porsinya bagi pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana tersebut setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Ia menilai pemerintah daerah membutuhkan struktur yang lebih sederhana, tetapi tetap mampu menangani banyak fungsi.
“Ya, efisiensi. Agar strukturnya sedikit, tetapi fungsinya banyak,” ujar Dedi Mulyadi.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu menjelaskan, setiap OPD memiliki sejumlah kebutuhan rutin, seperti operasional kantor, perjalanan dinas dan alat tulis kantor. Penggabungan beberapa lembaga dinilai dapat mengurangi duplikasi pengeluaran sekaligus memperkuat koordinasi antarsektor yang memiliki bidang kerja berdekatan.
Menurut Dedi, hasil penghematan tersebut akan dikembalikan untuk kepentingan pembangunan daerah.
“Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.
Dalam rancangan awal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda akan digabungkan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup juga direncanakan memiliki tambahan unsur tata ruang.
Dinas Koperasi bakal disatukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana akan bergabung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pada sektor infrastruktur, Dinas Sumber Daya Air direncanakan menyatu dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Sementara itu, urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga akan ditempatkan dalam satu perangkat daerah melalui penggabungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Penataan tersebut bukan hanya mengubah nama dan susunan lembaga, tetapi juga memerlukan pembagian tugas, sumber daya manusia, aset, serta anggaran yang jelas. Pemerintah provinsi dituntut menjaga kualitas pelayanan selama proses peralihan berlangsung.
Dedi mengatakan struktur baru direncanakan mulai berjalan pada tahun anggaran 2027. “Ya, nanti berarti berlakunya anggaran tahun depan,” ujarnya.
