JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menghadiri peluncuran Program Nasional E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat budaya antikorupsi dan nilai-nilai integritas di kalangan ASN di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat.
Melalui platform pembelajaran digital tersebut, ASN dapat mengakses berbagai materi terkait pencegahan korupsi, etika pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan integritas secara mandiri dan berkelanjutan. Kehadiran platform ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur negara.
Dalam kesempatan itu, Erwan Setiawan menegaskan bahwa ASN memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, peningkatan kesadaran antikorupsi harus menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.
“ASN diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran antikorupsi serta mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Erwan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran menjadi solusi yang efektif untuk memperkuat kompetensi sekaligus karakter ASN di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa integritas ASN tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini bukan hanya bicara integritas, tetapi juga tentang kualitas pelayanan publik, birokrasi yang efektif dan efisien, serta masa depan Indonesia,” kata Setyo.
Ia menilai berbagai pembenahan regulasi dan sistem pemerintahan yang telah dilakukan pemerintah tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa didukung perubahan perilaku aparatur. Karena itu, pembangunan budaya integritas harus menjadi agenda bersama dalam reformasi birokrasi.
Setyo juga mengingatkan bahwa ASN memiliki posisi strategis di berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Kualitas integritas aparatur akan menentukan kualitas layanan yang diterima masyarakat sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Peluncuran Program E-Learning ASN Berintegritas diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen aparatur negara dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
