KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap memusatkan perhatian pada implementasi Program 3 Juta Rumah mulai September 2026. Tahap pelaksanaan tersebut diharapkan memastikan program prioritas nasional itu berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan hal itu saat menjadi keynote speaker dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah. Sosialisasi yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut berlangsung di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).
Herman menekankan, Program 3 Juta Rumah tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya mengejar angka pembangunan. Program ini harus memberi dampak nyata melalui penyediaan rumah yang layak bagi warga yang memang membutuhkan bantuan.
Untuk itu, ia meminta seluruh tahapan, mulai dari pendataan calon penerima manfaat, proses pembangunan, hingga pengawasan, dijalankan secara profesional dan akuntabel. Transparansi dalam pelaksanaan menjadi unsur penting agar bantuan perumahan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Yang penting tidak ada otak jahat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat lewat Program 3 Juta Rumah ini,” kata Herman.
Ia menuturkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memikul tanggung jawab yang sama dalam mengawal program tersebut. Sinergi diperlukan, terutama di Jawa Barat yang melibatkan 27 kabupaten dan kota dengan karakteristik kebutuhan perumahan yang tidak seragam.
Setelah regulasi serta persiapan awal dilakukan, pemerintah daerah diminta mengarahkan energi pada pelaksanaan di lapangan. Implementasi harus mampu menjawab persoalan perumahan sekaligus menjaga kualitas pembangunan rumah bagi masyarakat.
“September 2026 kita fokus kepada implementasi pembangunan 3 juta rumah,” ujar Herman.
Melalui pengawalan yang konsisten, Pemprov Jabar berharap Program 3 Juta Rumah dapat memperluas akses warga terhadap hunian layak sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di daerah.
