KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI turut membangun gerakan terstruktur untuk melindungi masyarakat desa dari judi online, pinjaman online, perdagangan manusia, dan peredaran obat-obatan terlarang.
Pesan tersebut disampaikan Dedi ketika menghadiri pengukuhan dan pelantikan pengurus DPP LPM RI di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026). Ahmad Doli Kurnia Tandjung dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP LPM RI periode 2025–2030.
Dedi menyoroti besarnya perputaran uang judi online di Jawa Barat yang disebut mencapai Rp2,5 triliun. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu perekonomian keluarga dan memperburuk persoalan sosial di tengah masyarakat. Tingginya penggunaan pinjaman online juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ancaman lain yang harus diwaspadai ialah meluasnya peredaran tramadol hingga warung-warung di pedesaan. Menurut Dedi, persoalan tersebut membutuhkan perlawanan bersama yang dijalankan secara terorganisasi dari tingkat pusat hingga daerah.
“Ini bukan sekadar kriminal, namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan,” katanya.
Dedi juga meminta LPM membantu memperkuat perekonomian desa. Lapangan kerja dan sumber penghasilan yang memadai diperlukan agar masyarakat tidak mudah terbujuk tawaran pekerjaan yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang.
Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan sejumlah persoalan sosial mulai mengancam ketahanan masyarakat desa. Penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak, perdagangan orang, serta berbagai persoalan sosial lainnya perlu dicegah sejak dini melalui keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
Selain menjalankan fungsi pemberdayaan, LPM diharapkan menjadi penghubung antara kebutuhan warga dan kebijakan pemerintah. Penguatan kelembagaan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan dinilai penting agar penanganan persoalan sosial dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
