BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya resmi memulai pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Proyek yang menjadi bagian dari Indonesia Mass Transit Project ini diharapkan menjadi tonggak transformasi sistem transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Jawa Barat.
Prosesi groundbreaking sekaligus penandatanganan kerja sama Penyediaan Public Service Obligation (PSO) layanan angkutan umum massal di kawasan Cekungan Bandung dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Perhubungan, serta kepala daerah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan BRT merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan transportasi massal modern juga akan menjadi pemicu penataan kawasan perkotaan secara lebih menyeluruh.
“Transportasi publik modern merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kehadiran BRT Bandung Raya diharapkan mendorong penataan trotoar, penerangan jalan umum, hingga integrasi angkutan kota yang ramah lingkungan dan memberikan kepastian kesejahteraan bagi para pengemudinya,” ujar Dedi.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menjalankan pembangunan secara seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain mempercepat modernisasi transportasi di kawasan metropolitan, Pemprov Jabar juga terus memperkuat pembangunan jalan dan jembatan di daerah pedesaan serta wilayah selatan Jawa Barat guna menciptakan pemerataan pembangunan.
Sementara itu, Menteri Perhubungan menyatakan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap penyelesaian proyek BRT Bandung Raya agar dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat. Kehadiran sistem transportasi massal ini dinilai penting untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan Bandung Raya.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyepakati pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan domestik dan regional. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat aksesibilitas, mendukung sektor pariwisata, serta menggerakkan aktivitas ekonomi di Jawa Barat.
Di sisi lain, Bandara Kertajati akan terus dikembangkan sebagai pusat industri penerbangan, logistik, pertahanan, serta layanan penerbangan haji dan umrah.
Dengan dimulainya pembangunan BRT Bandung Raya, pemerintah berharap sistem transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas layanan transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di kawasan Bandung Raya dan Jawa Barat.
