PANTAUJABAR, CIREBON – Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.
Menurut Daddy, perbaikan tata kelola menjadi langkah penting untuk memastikan proses penerimaan murid di Jawa Barat dapat berjalan lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Ia menilai evaluasi harus mencakup aspek perencanaan, kesiapan sistem, hingga mekanisme pelaksanaan yang diterapkan sebelum proses penerimaan peserta didik dimulai.
“Kalau perlu ada simulasi yang jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saatnya pelaksanaan itu tidak seperti saat ini,” ujar Daddy di Cirebon, Selasa.
Ia menegaskan simulasi perlu dilakukan secara matang sebagai bagian dari upaya mengantisipasi berbagai kendala teknis maupun administratif yang berpotensi muncul saat pelaksanaan. Menurutnya, setiap simulasi harus diikuti proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan hingga sistem benar-benar siap digunakan masyarakat.
“Setelah simulasi kita evaluasi untuk perbaikan. Simulasi perbaikan, evaluasi lagi untuk perbaikan,” katanya.
Daddy juga menilai persoalan yang terjadi dalam PCMB 2026 telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyinggung langkah tegas yang sebelumnya diambil Gubernur Jawa Barat terhadap jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai bentuk respons atas berbagai keluhan yang muncul.
Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat agar pelaksanaan SPMB tahun berikutnya lebih terencana dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai aduan terkait pelaksanaan PCMB 2026, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Barat.
Di sisi lain, Disdik Jabar telah menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 78 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana menanggung biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan SPP bagi siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
