KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan perubahan tata kelola pemerintahan melalui penataan organisasi perangkat daerah (OPD), efisiensi anggaran, dan penggabungan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD).
Rencana tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam puncak peringatan Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jawa Barat di Pasanggrahan Pancarasa, halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026) malam.
Rangkaian acara diawali rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Jawa Barat, pidato gubernur, dan penampilan penyanyi Rizky Febian.
Dedi mengatakan, Jawa Barat memiliki potensi besar dalam bidang industri manufaktur, pertanian, kelautan, panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, serta energi surya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota.
Menurut dia, diperlukan penyelarasan kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran di bawah koordinasi gubernur dan wakil gubernur. Anggaran pemerintah akan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas, terutama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan dasar sembilan tahun. Program yang disiapkan meliputi pembangunan ruang kelas baru, pemberian beasiswa, serta perhatian terhadap pendidikan Paket A, B, dan C.
Pemprov Jabar juga akan memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan dari fasilitas rujukan tingkat pertama di desa hingga rumah sakit rujukan tingkat lanjutan.
Efisiensi anggaran turut dilakukan melalui perampingan kelembagaan. Sejumlah OPD dengan fungsi yang beririsan akan digabungkan, sementara kebutuhan pegawai dan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Penataan juga menyasar BUMD, termasuk pengurangan jumlah direksi dan komisaris. Seluruh BUMD direncanakan berada dalam Holding BUMD Sanggabuana dan dikelola tenaga profesional yang dipilih melalui seleksi terbuka.
Dedi berharap perubahan tersebut dapat membentuk pemerintahan yang efisien, profesional, serta memiliki keberpihakan kuat terhadap kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
